Pagar Alam, 3 Februari 2026 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pagar Alam aktif mengikuti Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan secara virtual melalui platform Zoom Meeting pada Senin (2/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Surat Instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan.
Rapat yang dipimpin oleh Plt. Ketua Bawaslu Sumsel Ahmad Naafi ini diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan. Fokus utama pembahasan mencakup identifikasi dan pemetaan isu-isu demokrasi serta kepemiluan aktual, seperti politik uang, disinformasi/hoaks, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, serta larangan penggunaan fasilitas negara, tempat ibadah, dan pendidikan untuk kepentingan pemilu.
Keterlibatan Bawaslu Kota Pagar Alam menunjukkan komitmen penuh dalam menjalankan instruksi nasional untuk memperkuat pengawasan proaktif di luar tahapan pemilu. Melalui rakor ini, jajaran Bawaslu diinstruksikan membuka dialog dengan masyarakat sipil guna mengantisipasi potensi pelemahan demokrasi seperti oligarki, otoritarianisme, isu SARA, dan persoalan penegakan hukum pemilu.
Sebagai respons terhadap arahan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam menegaskan kesiapan penuh untuk menjalankan mandat nasional di wilayah kerjanya. Keterlibatan dalam rapat ini memperkuat kapasitas lokal dalam melakukan pengawasan preventif, termasuk program dialog terbuka dengan masyarakat sipil guna mengantisipasi potensi pelanggaran. Langkah konkret yang direncanakan mencakup pelatihan internal anggota, pemantauan lapangan berbasis data, serta kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti KPU, pemerintah daerah, dan media.
Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengawasan di Kota Pagar Alam yang memiliki keragaman sosial tinggi, tetapi juga berkontribusi pada konsolidasi demokrasi nasional. Bawaslu Kota Pagar Alam berkomitmen menjaga penyelenggaraan pemilu ke depan tetap adil, jujur, terbuka, dan demokratis, sesuai cita-cita konstitusi Pancasila dan UUD 1945.
Manfaat dari rapat ini dirasakan luas, khususnya dalam meningkatkan kapasitas pengawasan Bawaslu di Sumatera Selatan yang memiliki keragaman sosial-budaya tinggi. Koordinasi lintas daerah ini memastikan keseragaman interpretasi instruksi nasional, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara terpadu dan efektif. Bagi masyarakat, inisiatif ini membuka akses partisipatif untuk melaporkan potensi pelanggaran, sekaligus memperkuat literasi politik dan demokrasi di tingkat grassroot.
"Bawaslu Pagar Alam Siap Pemetaan Isu Oligarki, SARA, dan PHPU Lewat Dialog Masyarakat Sipil Pasca-Rakoor Virtual Sumsel"
