Ratusan Pengawas Perempuan Konsolidasi di Rakornas Bawaslu RI Grand Mercure

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menegaskan komitmen kuat dalam membangun ekosistem pemilu yang inklusif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawas. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang benar-benar mencerminkan semangat demokrasi inklusif sangat bergantung pada SDM pengawas yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi serta perspektif yang peka terhadap keragaman sosial.

“Pengembangan kompetensi nilai dan budaya kerja inklusif merupakan bagian tak terpisahkan dari penguatan kelembagaan Bawaslu secara menyeluruh,” katanya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilihan Umum dan Masyarakat Sipil pada Minggu (21/12/2025).

Herwyn menambahkan, kegiatan ini diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai inklusi ke dalam kebijakan lembaga. Herwyn berharap, hal ini tercermin dalam pendidikan pelatihan, penguatan kapasitas berkelanjutan, hingga pembentukan budaya kerja yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan. Herwyn juga menambahkan bahwa pengawas modern harus adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, mengingat maraknya kampanye berbasis media sosial dan potensi penyebaran disinformasi. "Pengawas harus siap menghadapi tantangan era digital sambil tetap mempertahankan nilai-nilai inklusivitas dan integritas," ujarnya. 

"Ini adalah langkah nyata Bawaslu untuk mewujudkan pengawasan yang adil, bermartabat, dan berintegritas. Yang terpenting adalah membuka ruang dan melindungi seluruh jajaran agar merasa aman dan nyaman dalam menjalankan tugas pengawasan," tegasnya.

Menutup arahannya, Herwyn berharap komitmen kelembagaan ini semakin kuat sehingga tidak ada satu pun pengawas pemilu yang merasa terancam atau tidak nyaman saat menjalankan tugas di lapangan demi tegaknya demokrasi di Indonesia.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan, perempuan pengawas pemilu memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga nilai keadilan dan inklusivitas dalam pemilu. Menurutnya, kehadiran mereka krusial karena perempuan memiliki kepekaan lebih tinggi dalam mengidentifikasi risiko kekerasan, diskriminasi, serta hambatan akses yang dialami oleh perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

“Pengawasan pemilu yang beperspektif gender berkontribusi langsung pada perluasan akses dan partisipasi setara, termasuk bagi perempuan dan penyandang disabilitas,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam  Rapat Koordinasi Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilihan Umum dan Masyarakat Sipil.

Arifah menegaskan, perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar isu sosial, melainkan prasyarat utama bagi pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Upaya ini disebutnya sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi Indonesia, sejalan dengan prinsip no one left behind.